Kopi Sore: BP Migas BUBAR!

Categories Artikel, Kopi Sore

Mengapa BP Migas bubar? Ada apa di balik itu semua? Mas Casdira,
(GEA 2002) berbagi kisah tersebut di Kopi Sore

casdira
23 November 2012 @hilmi panigoro
Pembicara : Casdira GEA02 

Mas Casdira merupakan alumni GEA 2002 dan lulus pada tahun 2008. Beliau langsung kerja di Pertamina hingga sekarang. Menurut beliau, sekarang anak-anak GEA ini harus diarahkan ke prestasi yang cemerlang, jangan terus-terusan berkutat di hal yang tidak jelas. GEA harus menjadi ujung tombak dalam eksplorasi migas, karena seluk-beluk eksplorasi itu harus sudah berada dalam kepala seorang geologist.

Menanggapi berita mengenai pembubaran BP Migas, beliau menceritakan dan mendiskusikan banyak hal mengenai awal pembentukan BP Migas serta semua perkembangannya. Konsep pengaturan ekonomi oleh negara diatur dalam konstitusi, model seperti ini dianut oleh hampir seluruh Negara, kecuali Anglo-Saxon dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut, perekonomian diberikan kepada pihak swasta.

Di Indonesia, konstitusi yang berhubungan dengan sumber daya, termasuk migas di dalamnya diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. SDA adalah milik negara, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip UUD 1945 pasal 33 adalah SDA diusahakan oleh Negara, sehingga di awal kemerdekaan blok-blok migas langsung dinasionalisasi. Sejarah eksplorasi dan eksploitasi migas sarat dengan peperangan, bahkan konon Perang Pasifik disebabkan oleh perebutan blok migas di Tarakan.

Pada tahun 1960 lahir UU No. 44 tahun 1960, yang menyatakan bahwa pihak yang berhak mengelola migas hanya perusahaan milik negara, sehingga konsep royalty yang awalnya dipakai dalam pengelolaan migas berubah menjadi PSC. Akibatnya, perusahaan asing berubah menjadi kontraktor perusahaan negara, yaitu Pertamina. Konsep ini mirip konsep petani, dimana ada pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai pemilik dan kontraktor asing sebagai penggarap. Pada saat itu, Pertamina menguasai cadangan migas. Siapapun kontraktornya, mereka hanya penggarap. Mereka dibayar dengan minyak. Inilah bentuk PSC. Namun pembagian hasil produksi ini setelah dikurangkan dengan biaya pemulihan. Jadi setelah biaya produksi dibayarkan kepada kontraktor, maka sisanya dibagi dengan ratio pembagian 85:15.

Pada masa krisis moneter, IMF memberikan bantuan dana pinjaman dengan syarat dibuat UU Migas yang baru untuk mengubah peran Pertamina dalam pengelolaan migas. Pengubahan tersebut dilakukan dengan cara dibentuknya BP Migas. Akan tetapi, hal ini dirasa mengubah peran negara, karena ternyata kontraktor asing dapat mengklaim minyak yang mereka dapat, meskipun secara konstitusi dilarang. Namun bentuk BP Migas ini membuat penyelewengan konstitusi kita menjadi lebih mudah. BP Migas bukan pemegang kuasa pertambangan, karena BP migas telah menyerahkan kuasa pertambangan kepada kontraktor. Jadi BP Migas hanya sebagai pengawas atau mandor. Hal ini mengurangi fungsi negara sebagai pengelola.

BP Migas bukan entitas bisnis, sehingga tidak bisa menjual minyak bagian negara. Akibatnya, BP Migas menunjuk pihak ketiga untuk menjual minyak bagian negara, dalam hal ini kontraktor. Dengan demikian, muncul masalah-masalah seperti yang terjadi pada kasus Blok Tangguh, dll.

Menanggapi hal itu, beliau menyarankan lebih baik fungsi BP Migas ini dikembalikan ke Pertamina, karena dengan begitu cadangan minyak Indonesia menjadi milik Pertamina. Hal ini dapat menjadi modal Pertamina untuk melebarkan bisnisnya. Contohnya adalah Petronas. Semua cadangan migas Malaysia adalah milik Petronas, maka Petronas punya modal besar untuk melebarkan bisnisnya. Konsep BP Migas ini dianggap menomorduakan Pertamina, karena Pertamina dipaksa bersaing dengan kontraktor asing dengan modal yang jauh lebih besar.

Konsep di Indonesia sebenarnya adalah SDA milik negara, sehingga negara membentuk badan usaha untuk mengusahakan SDA-nya. Apalagi migas yang merupakan komoditas strategis, sehingga jika tidak dimonopoli oleh Negara, maka komoditas itu akan dimonopoli oleh pihak lain. Semua akan berebut mendapatkan komoditas itu.

Menurut beliau, apabila tujuannya ingin memajukan Pertamina, maka perkuatlah Pertamina untuk ekspansi ke luar negeri. Namun keadaannya Pertamina tidak sanggup untuk ekspansi ke luar negeri karena cadangan Pertamina ini masih terlalu kecil, mungkin Pertamina ini dianggap kurang bonafit karena saat ini produksi Pertamina masih sekitar 200.000 barel per hari.

Contoh lainnya adalah pengelolaan migas di Cina, Saudi Arabia, dan Iran. BUMN diutamakan untuk mengelola migasnya dan didukung oleh negara. Pertamina ini tidak akan sanggup untuk keluar, karena bahkan di dalam negeri pun tidak didukung. Kita mendirikan Pertamina bukan untuk kemajuan Pertamina, melainkan bagaimana kekayaan alam Indonesia ini bisa kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kalau Pertamina maju, tapi minyaknya bukan punya kita, untuk apa?

Sekarang keadaannya negara butuh migas, tapi migas yang ada malah dibawa keluar karena sekali lagi BP Migas bukan entitas bisnis sehingga migas Indonesia dibawa keluar negeri oleh kontraktor asing, dan Indonesia hanya dapat uang kertas saja. Secara kewenangan, BP Migas adalah pelaksana, begitu juga Pertamina dulu. Tidak ada satu pun kewenangan BP Migas/ Pertamina untuk membuat regulasi. Yang membuat regulasi ya negara, dalam hal ini Kementrian ESDM atau DPR.

Sebenarnya, persaingan yang ada dilakukan untuk memperebutkan pengalihan kekuasaan saat masa kontrak blok habis. Konsep persaingan terjadi di hilir, yaitu bagaimana harga migas ini disesuaikan dengan mekanisme pasar. Sedangkan di hulu, meskipun belum banyak terjadi, tapi ketika terjadi merupakan contoh kasus yang besar, yaitu Exxon dengan kasus Blok Cepu. Blok Cepu, dulunya lahan Pertamina yang di-TAC dengan Humpus, yang kemudian oleh Humpus dijual ke Amolex, lalu dijual lagi ke Exxon. Cadangan raksasa Blok Cepu sebenarnya ditemukan oleh Prof. Koesoemadinata ketika dikerjakan oleh Humpus, tapi Exxon mengeklaim sebagai temuannya.

Dalam persaingan di sektor hilir, seharusnya tidak diberlakukan harga pasar karena migas adalah milik rakyat yang dikelola oleh Negara, sehingga rakyat hanya cukup membayar biaya proses dari hulu sumur hingga sampai ke rakyat. Biaya pengambilan minyak sudah dicover oleh biaya pemulihan.

*Intermezzo

“Duit kita makin kesini makin ga berharga. Kalau dulu uang yang kita punya itu ada emas di bank sebagai jaminan. Jadi yang sekarang kita perlu itu kekayaan riil bos, kita perlu emas, minyak, bahan tambang, batubara dll. Kalau di Tambang justru lebih kacau lagi, karena Negara Cuma dapet uang berstempel Bank Indonesia saja, sedangkan batu baranya, emasnya, timahnya, dll nya. Uang kertas itu seiring dengan zaman makin ga berharga, tapi barang-barang yang tadi nilainya akan mengikuti.”

Harapan dari beliau adalah saat ini rakyat yang harus bergerak, kita tidak bisa mengandalkan kawan-kawan di Gedung DPR. Apalagi mahasiswa yang “cenah” masyarakat sipil terpelajar. Mahasiswa memiliki peran yang besar, jadi sangat ditunggu oleh rakyat. Rakyat butuh kita sob. Apalagi sekarang mendekati momentum politik Pilpres 2014. Sehingga peran kita ini sungguh-sungguh penting.

Sejak kita reformasi, pergerakan mahasiswa ini sudah lesu. Sementara kita tahu yang menghangatkan isu pergerakan di Indonesia adalah mahasiswa. Secara kolektif, GEA sebagai himpunan mahasiswa ikut membantu pergerakan mahasiswa, selepas dari mahasiswa maka kita harus ikut membantu memenuhi kebutuhan migas nasional. Karena mungkin nanti selepas kita keluar, produksi migas nasional terpuruk. Jadi sekarang kita buka pikiran, bergerak untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Peran mahasiswa geologi harus lebih terasa lagi, baik jangka pendek dalam pendukung pergerakan mahasiswa dan dalam jangka panjang.

Migas milik negara, sehingga harus diusahakan oleh perusahaan milik Negara. BP Migas jangan dibubarkan, tidak ada masalah dengan kinerja BP Migas. Namun yang salah adalah landasan mereka. Masalahnya bukan pada working level, tapi lebih pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

 

Oleh
Muhammad Malik Arrahiem – 12009006
Muhamad Aziz Nugraha – 12010047